Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun dalam foto bersama memimpin Kunjungan Kerja MKD DPR RI di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/6/2024). Foto: Anju/vel

PARLEMENTARIA, Bandung - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DPR RI. Hal ini disampaikan pada saat Kunjungan Kerja ke Mapolda Jawa Barat guna upaya menjaga marwah DPR RI dalam menanggulangi penggunaan TNKB DPR RI palsu yang kian marak.

Legislator Dapil DKI Jakarta III ini menyoroti dua poin utama dalam kunjungan ini. Pertama, pentingnya tugas MKD DPR RI dalam menjaga kehormatan anggota DPR RI saat melaksanakan tugas. Kedua, ia menekankan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk memberikan penegasan kepada aparat kepolisian, khususnya Direktorat Lalu Lintas, agar tidak ragu menindak penggunaan TNKB DPR RI palsu.

"Memang pada dasarnya terdapat 2 hal yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, masalah tugas-tugas yang berhubungan dengan MKD DPR RI dalam rangka bagaimana MKD DPR RI menjaga marwah daripada anggota DPR RI dalam melaksanakan tugas. Tetapi yang paling penting bahwa kehadiran kita pada pagi dan siang hari ini adalah kita ingin memberikan penegasan agar jangan ada keragu-raguan dari anggota kepolisian khususnya Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) terhadap kecurigaan atau patut dicurigai adanya penggunaan daripada nomor-nomor Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DPR RI," kata Adang Daradjatun kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja MKD DPR RI di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/6/2024).

Lebih lanjut, kata Adang, juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap penggunaan TNKB palsu yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dia menekankan bahwa hal ini tidak hanya merugikan anggota DPR RI secara langsung, tetapi juga mencoreng marwah lembaga DPR RI itu sendiri.

"Dan terus terang, satu menurut saya sangat meresahkan, dimanfaatkan, dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kedua, menyangkut masalah marwah sendiri, karena nomor kendaraan bermotor TNKB DPR RI itu justru ingin menjaga marwah atau menjaga hal-hal yang jangan dilakukan atau tidak baik oleh anggota DPR RI. Tetapi ternyata dipalsukan," ujarnya.

Kendati demikian, Politisi Fraksi PKS ini mengajak seluruh jajaran kepolisian agar bersikap profesional dalam menghentikan dan memeriksa kendaraan yang menggunakan TNKB DPR RI. Dia berharap melalui penegasan serta pengawasan terhadap TNKB Palsu DPR RI ini akan memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku yang terlibat dalam pemalsuan nomor kendaraan tersebut.

"Nah, oleh karena itu kita mulai pertama disini di Polda Jawa Barat, nantinya akan ke Jawa Timur, ke kota-kota besar, untuk menegaskan jangan ada keragu-raguan apabila melihat ada kendaraan yang mempergunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan sopan, santun, professional, menghentikan dan menanyakan nomor dan surat-surat yang harus ada dalam proses mempergunakan nomor tersebut," tutupnya. (aas/aha)